Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor
MAKALAH
( KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR )
OLEH :
MUHAMMAD NUR ASWAR SAIFULLAH
105 720 5444 15
“ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR “
OLEH :
105 720 5444 15
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang ”KESEIMBANGAN EKONOMI 3 SEKTOR ” ini. Makalah ini merupakan laporan yang dibuat sebagai bagian dalam memenuhi kriteria mata kuliah. Salam dan salawat kami kirimkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang tetap teguh dalam ajaran beliau.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih ada kekurangan disebabkan oleh kedangkalan dalam memahami teori, keterbatasan keahlian, dana, dan tenaga penulis. Semoga segala bantuan, dorongan, dan petunjuk serta bimbingan yang telah diberikan kepada kami dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhana wa Taala. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. RUMUSAN MASALAH
C. TUJUAN PENULISAN
D. METODE DAN TEKNIK PENULISAN
BAB II PEMBAHASAN
1. Aliran – aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam ekonomi tiga sektor.
2. Syarat keseimbangan ekonomi dalam tiga sektor.
3. Jenis – jenis pajak yang ikuti pemerintah.
4. Efek pajak atas konsumsi dan tabungan rumah tangga.
5. Pengeluaan pemerintah dan faktor – faktor menentukannya.
6. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor.
7. Multipier dalam perekonomian 3 sektor.
8. Masalah – masalah ekonomi dan kebijakan fisikal.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam perekonomian yang sebenarnya corak kegiatan ekonomi adalah jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendekati dari keadaan yang sebenarnya dalam makalah ini akan di bahas tentang perekonomian tiga sektor. Sistem Perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yg terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Terdapat kelemahan pada sistem persaingan sempurna pada tahun 1930 terjadi Depresi besar, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien. Kelemahan tersebut antara lain keadaan yang diasumsikan jauh dari kenyataan, adanya perbedaan yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan yang diperoleh perusahaan, distribusi pendapatan tidak merata, dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tidak penuh sehingga terjadi pengangguran besar - besaran. Terdapat dua perubahan penting dalam perekonomian yaitu pungutan pajak akan mengurangi agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Peranan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor diantarannya membuat peraturan - peraturan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi antara lain yaitu menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang mendorong kearah terciptannya kegiatan ekonomi yang efisien, menciptakan persaingan bebas, menghapus kekuatan monopoli, menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan ekonomi dan menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Aliran – aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam ekonomi tiga sektor.
2. Syarat keseimbangan ekonomi dalam tiga sektor.
3. Jenis – jenis pajak yang ikuti pemerintah.
4. Efek pajak atas konsumsi dan tabungan rumah tangga.
5. Pengeluaan pemerintah dan faktor – faktor menentukannya.
6. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor.
7. Multipier dalam perekonomian 3 sektor.
8. Masalah – masalah ekonomi dan kebijakan fisikal.
C. TUJUAN PENULISAN
1. Mengetahui peran ketiga sektor dalam perekonomian
2. Memperluas wawasan tentang sektor – sektor perekonomian
3. Menuntut mahasiswa mengetahui tentang keseimbangan ekonomi
D. METODE DAN TEKNIK PENULISAN
Berbagai metode dan teknik penuisan dapat kita gunakan. Namun dalam hal ini metode dan teknik penulisan yang kami gunakan dengan cara browsing internet dan kajian buku.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Aliran – aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam ekonomi tiga sektor.
Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah :
1) Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama.
2) Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah keatas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan.
3) Aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran keatas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.
Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
1) Pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi
2) Pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah.
Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber yaitu :
1) Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan utang oleh perusahaan
2) Dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.
2. Syarat keseimbangan ekonomi dalam tiga sektor.
Y = AE, atau Y = C + I + G
Keterangan:
Y : penawaran agregat
AE : pengeluaran agregat
C : konsumsi rumah tangga
I : investasi perusahaan
G : pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa
Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah suntikan kedalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan : I + G = S + T
Contoh :
Jika diket: C = 60 + 0,75 Y dan S = 0,25 Y - 100
I = 120
G = 60
Hitung Y keseimbangan!
(Ingat persamaan C diatas untuk pajak tetap T = 40)
Jawab :
Y = C + I + G
Y = 60 + 0,75 Y + 120 + 60
Y = 0,75 Y + 240
Y – 0,75 Y = 240
0,25 Y = 240
Y = 960
I + G = S + T
120 + 60 = 0,25 Y – 100 + 40
180 = 0,25 Y – 60
Y = 960
3. Jenis – jenis pajak yang ikuti pemerintah.
Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.
Secara menyeluruh pengelompokan pajak dilakukan berdasarkan tiga faktor yaitu sebagai berikut:
1. Berdasarkan Pihak Yang Menanggung
Berdasarkan pihak yang menaggung, pajak dibedakan menjadi pajakk langsung dan pajak tidak langsung
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi atau perorangan dan badan yang harus dibayar secara periodik berdasarkan surat ketetapan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap perbuatan atau peristiwa ekonomi dan dipungut tanpa surat ketetapan pajak. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Penjualan(PPn), Pajak Pertambahan Nilai ( PPN), Bea Materai, dan Cukai.
2. Berdasarkan Pihak Yang Memungut
Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah.
a. Pajak Negara
Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak pusat diatur dalam suatu peraturan yang disebut undang-undang tentang perpajakan nasional. Pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjalan (PPn), dan Bea Materai
b. Pajak Daerah
Pajak daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai objek pajak tersendiri. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam suatu peraturan yang disebut peraturan daerah (PERDA).Pelaksanaa pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh pajak daerah adalah iuran kebersihan, retribusi masuk terminal, pajak tontonan, pajak reklame retribusi parkir, dan retribusi galian pasir.
3. Berdasarkan sifatnya
Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif
a. Pajak subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak ysng memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemammpuan membayar wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk pajak subjektif ialah Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).
4. Efek pajak atas konsumsi dan tabungan rumah tangga.
Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan diantara pendapatan disposibel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara berikut:
Pendapatan disposibel (Yd) = Pendapatan nasional (Y) – Pajak (T)
Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebanyak pajak yang dipungut. Penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Walaupun bentuk sistem pajak yaitu pajak tetap pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut:
ΔC=MPCxT
ΔS = MPS x T
5. Pengeluaan pemerintah dan faktor – faktor menentukannya.
Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Dinegara-negara yang sudah sangat maju, Pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah.
o Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah
a. Proyeksi jumlah pajak yang di terima: Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang akan dapat di kumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan di lakukan.
b. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai: Mengatasi masalah pengangguran, menghidari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang di peroleh oleh pajak.
c. Pertimbangan politik dan keamanan: Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, keamanan. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar.
6. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor.
Pendapatan Keseimbangan,
Y = C + I + G
S + T = I + G
Keterangan : Y adalah pendapatan nasional
T adalah Pajak
C adalah konsumsi
I adalah investasi
G adalah pengeluaran pemerintah
S adalah saving
Contoh :
Diketahui C0 atau a = 50. MPC = 0.75. I=Io=20. G=15
Ditanya tentukan keseimbangan pendapatan nasional :
Dijawab : Y = C + I + G
C = 50 + 0.75Y
I = 20
G = 15
Y = 50 + 0.75Y + 20 + 15
Y = C + I + G = 85 + 0.75Y
0.25Y = 85
Ye = 340
7. Multipier dalam perekonomian 3 sektor.
Perekonomian tiga sektor di lambangkan
Ø Y = C + I + G
Y = C0 + bYd + I + G
Y = C0 + b(Y – T) + I + G
Y = C0 + bY – bT + I + G
Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)
Ø I + G = S + T
I + G = - C0 + (1 – b)Yd + T
I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T) + T
I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT
Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)
Makna variabel :
· Y adalah pendapatan nasional
· T adalah Pajak
· Yd adalah pendapatan disposibel
· C adalah konsumsi
· C0 adalah konsumsi dasar, yaitu konsumsi yang tidak tergantung pada Y
· I adalah investasi
· G adalah pengeluaran pemerintah
· S adalah saving
8. Masalah – masalah ekonomi dan kebijakan fisikal.
Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di bidang makro:
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah/anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
Contohnya pengenaan pajak penghasilan dan pengenaan cukai rokok.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan peningkatan suku bunga bank.
3. Kebijakan segi penawaran
Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah.
Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.
4. Kebijakan Energi
Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konfersi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat.
5. Kebijakan Penetapan Harga
Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.
6. Kebijakan Neraca Pembayaran
Merupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar.
Contohnya larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para pengusaha lokal dari serbuan produk asing.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga dan pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Cara yang pertama adalah membedakannya dengan cara pajak langsung dan pajak tak langsung. Cara lain adalah pajak regresif, pajak proporsional dan pajak progresif. Keseimbangan PN dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat dan pendekatan suntikan bocoran. Multiplier dalam ekonomi tiga sektor dapat dibedakan kepada dua jenis yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan multiplier dalam sistem pajak proporsional. Jenis- jenis penstabilan otomatik yang utama adalah pajak proporsional dan pajak progresif program asuransi pengangguran. Sistem harga minimum kebijakan fiskal diskresioner dilakukan dengan menambah pengeluaran agregat pada waktu pengangguran mengurangi pada waktu inflasi.
B. Saran
Makalah ini memang jauh dari sempurna dan semoga makalah ini dapat bermanfaat, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kemajuan kita bersama.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor.
https://www.google.com/-q=keseimbangan+sistem+perekonomian+tiga+sektor
Istanto, A. 2013. Ekonomi Makro.
http://syariah99.blogspot.com/2013/05/ekonomi-makro-ekonomi-3-sektor.html
Novitasari, N. 2012. Perekonomian 3 Sektor.
http://homezwork.com/-143264.htm
Sadono Sukirno, Teori Pengantar Ekonomi Makro, Ed. 3, (Jakarta : PT Rajawali
Pers, 2010), Hal. 150 – 159.
Satrio, K. 2013. Makro Makalah 3 Sektor.
http://www.scribd.com/doc/105460815/Tgs-Makro-Makalah-3sektor
Wiliandri, R. 2012. Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor.
http://rulywiliandri.files.wordpress.com/2012/09/keseimbangan-ekonomi-tiga-sektor4.pdf
http://henipratiwi33.blogspot.com/2013/12/makalah-perekonomian-3-sektor.html
http://maknyus-wwwstarangelcom.blogspot.com/2012/02/perekonomian-dan-multiplier.html
http://kontencampuran.blogspot.com/2013/02/masalah-dan-kebijakan-dalam-ekonomi.html
0 Response to "Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor"
Post a Comment