Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah
MAKALAH
( PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH )
OLEH :
NAMA : MUHAMMAD NUR ASWAR SAIFULLAH
KELAS : MAN 6 - 15
NIM : 105720544415
" UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR "
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang ”PENGANGGURAN, INFLASI, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH” ini. Makalah ini merupakan laporan yang dibuat sebagai bagian dalam memenuhi kriteria mata kuliah. Salam dan shalawat kami kirimkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang tetap teguh dalam ajaran beliau.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih ada kekurangan disebabkan oleh kedangkalan dalam memahami teori, keterbatasan keahlian, dana, dan tenaga penulis. Semoga segala bantuan, dorongan, dan petunjuk serta bimbingan yang telah diberikan kepada kami dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhana wa Taala. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Rumusan masalah
C. Tujuan penulisan
D. Metode Dan Teknik Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
1. PENGANGGURAN
2. INFLASI
3. Kebijakan Pemerintah
A. Kebijakan Fiskal
B. Kebijakan Moneter
BAB III PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadi pokok permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah ketidakefisienan dalam penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasi adalah indikator pergerakan harga-harga barang dan jasa secara umum, yang secara bersamaan juga berkaitan dengan kemampuan daya beli.
Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. Namun masalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjak nya harga suatu barang dan jasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari masyarakat. Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah riil. Inflasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengan kenaikan upah riil.
Masalah ketiga adalah ketidakefisienan dalam menggunakan tambahan-tambahan faktor-faktor produksi yang berlaku dari tahun ke tahun. Masalah ini menyebabkan masalah pengangguran tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya harus secara terus menerus dipikirkan dan dipecahkan. Memang masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempit nya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Juga masalah ini menyebabkan dari waktu ke waktu tingkat kemakmuran masyarakat selalu lebih rendah daripada tingkat kemakmuran yang mungkin mereka capai.
Maka dari itu, kami membuat makalah ini dengan bertujuan untuk menunjukkan keadaan-keadaan yang menimbulkan masalah-masalah itu, bentuk-bentuk dari masalah itu, dan akibat-akibat buruk dari masalah itu kepada keseluruhan perekonomian dan kepada perorangan-perorangan dalam perekonomian.
B. Rumusan masalah
1. masalah pengangguran
2. masalah inflasi
3. masalah pengangguran dan kebijakan fisikal
4. masalah pengangguran dan kebijakan moneter
5. masalah inflasi dan kebijakan pemerintah
C. Tujuan penulisan
1. Mengetahui apa itu pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah
2. Memperluas wawasan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah
3. Menuntut mahasiswa mengetahui tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah
D. Metode Dan Teknik Penulisan
Berbagai metode dan teknik penulisan dapat kita gunakan. Namun dalam hal ini metode dan teknik penulisan yang kami gunakan dengan cara browsing internet dan kajian buku.
BAB II PEMBAHASAN
1. PENGANGGURAN
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja (penduduk yang berumur 15-59 tahun,ada beberapa negara lain memakai kategori 15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja tidak boleh disamakan dengan jumlah penduduk. Mengapa demikian??? Sebagian dari penduduk tidak dapat digolongkan sebagai angkatan kerja karena terlalu muda atau terlalu tua untuk dapat bekerja secara efektif. Golongan penduduk ini tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Tetapi tidak semua penduduk yang berada dalam lingkungan umur 15-59 tahun atau 15-64 tahun dapat dipandang sebagai Angkatan Kerja. Apabila mereka tidak bekerja dan tidak mencoba mencari pekerjaan,walaupun umur mereka seperti di atas, maka mereka tidak termasuk golongan Angkatan Kerja. Golongan masyarakat seperti itu adalah : pelajar sekolah menengah(sebelum tingkat universitas), mahasiswa dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja pada suatu waktu tertentu adalah banyaknya jumlah penduduk yang berada dalam lingkungan umur di atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
Ø Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran
Perbandingan diantara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut Tingkat Pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja.
Tingkat Pengangguran = Jumlah pengangguran/ Jumlah Angkatan Kerja x 100%
Ø Jenis- Jenis Pengangguran
a. Menurut faktor penyebabnya, terbagi atas :
1. Pengangguran Friksional / Pengangguran Normal
Pada setiap masa sebagian kecil dari angkatan kerja adalah dalam keadaan menganggur atas kemauan sendiri. Mereka berhenti dari tempat pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan lain. Maksud mereka berhenti dari pekerjaan tersebut adalah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan memperoleh jaminan sosialatau fasilitas lainnya yang lebih baik. Pengangguran yang ingin memperoleh pekerjaan yang lebih baik tersebut dinamakan Pengangguran Friksional.
2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment
Kemajuan teknologi di kegiatan-kegiatan ekonomi lain, perubahan dalam cita rasa masyarakat dan masuknya pesaing baru yang lebih efisien di pasar adalah beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kemunduran dalam sesuatu kegiatan ekonomi. Apabila hal ini terjadi, terpaksalah para pekerja diberhentikan oleh instansi yang mempekerjakan mereka. Pengangguran yang demikian dinamakan Pengangguran Struktural.
3. Pengangguran Teknologi
Pengangguran dapat pula disebabkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin atau bahan-bahan kimia. Misalnya : racun lalang dan rumput, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan sawah, ladang dan perkebunan. Begitu juga, mesin telah mengurangi keperluan tenaga kerja untuk mengorek tanah, memotong rumput, membersihkan hutan untuk ditanami, dsb. Pengangguran yang ditimbulkan oleh berlakunya pergantian tenaga manusia dengan mesin-mesin yang lebih modern disebut Pengangguran Teknologi.
4. Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.
b. Menurut ciri-cirinya, terdiri atas :
1. Pengangguran terbuka
Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat menganggurnya(nyata dilihat), tidak ada pekerjaan sama sekali.
2. Pengangguran tersembunyi
Apabila dalam suatu kegiatan ekonomi jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, sehingga berada dalam suatu keadaan di mana sebagian tenaga kerjanya dipindahkan ke sektor lain tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang, maka dalam kegiatan itu telah berlaku suatu jenis pengangguran yang dinamakan Pengangguran Tersembunyi atau Pengangguran Tak Kentara.
3. Pengangguran musiman
Pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu di dalam suatu tahun. Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada masa-masa dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Di dalam masa itu, para petani tidak melakukan pekerjaan sama sekali, berarti mereka dalam keadaan menganggur. Tetapi pengangguran itu adalah untuk sementara saja, dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu, dinamakan Pengangguran Musiman.
4. Setengah pengangguran
Setengah pengangguran, terdiri atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja.
Ø Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:
- Penduduk yang relatif banyak
- Pendidikan dan keterampilan yang rendah
- Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja
- Teknologi yang semakin modern
- Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan.
- Penerapan rasionalisasi
- Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim
- Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara
Ø Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran.
- Peningkatan tindakan kriminalitas
- Tingkat kesehatan menurun
- Terjadinya kekacauan sosial dan politik (demonstrasi dan perebutan kekuasaan)
- Hilangnnya kepercayaan diri dan menurunnya kemampuan kerja
- Perselisihan dalam keluarga
2. INFLASI
inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor-faktor, atau bisa juga di sebut penurunan nilai mata uang.
Ø Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut :
a. tingkat permintaan barang dan jasa yang meningkat namun persediaan barang dan jasa terbatas
b. kenaikan harga bahan dan biaya produksi
c. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.
d. Kenaikan harga barang impor
e. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru
f. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. akibatnya angka inflasi mencapai 70%.
g. uang yang beredar terlalu banyak
h. perang
Ø Macam Inflasi
1. Berdasarkan tingkat keparahannya
1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10-30% per tahun)
3. Inflasi berat (antara 30-100% per tahun)
4. inflasi liar atau hyper inflasi yaitu kenaikan harga-harga barang lebih dari 100% pertahun.
2. Berdasarkan dari penyebabnya, inflasi terbagi atas :
- Inflasi permintaan (demand pull inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong harga untuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah yang deficit (deficit financing).
- Inflasi penawaran (cost push inflation) adalah inflasi yang ditimbulkan karena desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau upah buruh.
- Inflasi spiral (spiral inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah, dan diikuti oleh kenaikan harga lagi, dan diikuti oleh kenaikan upah lagi.
- Inflasi Impor atau Imported Inflation Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat Adanya perdagangan antar Negara.
Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:
- Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
- Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- Indeks harga barang-barang modal
- Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.
Ø Kurva Phillips
Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat pengangguran tinggi, laju inflasi rendah; sedangkan bila tingkat pengangguran rendah, laju inflasi tinggi. Keadaan ini pertama kali dikemukakan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958 yang mulanya melukiskan hubungan antara tingkat perubahan upah dengan tingkat perubahan kesempatan kerja.
Kurva Phillips ini memiliki tiga ciri yaitu :
- mempunyai lereng yang negatif , sehingga kurva ini turun dari kiri atas ke kanan bawah.
- Kurva Phillips mempunyai intersep pada sumbu horizontal pada tingkat pengangguran natural, di mana pada saat itu tingkat inflasi sama degan nol.
- Kurva ini menunjukkan tanggapan tingkat pengangguran terhadap perubahan tingkat inflasi. Ini ditunjukkan oleh besar kecilnya lereng kurva Phillips tersebut.
Kurva Phillips ini tidak selalu tetap letaknya, tetapi seperti pendapat Friedman dan Phelps, bahw kurva Phillips tidak menunjukkan suatu hubungan jangka panjang yang stabil. Kurva Phillips itu akan bergeser ke luar bila pengambil keputusan mencoba mempertahankan tingkat pengangguran di bawah tingkat pengangguran natural, dan sebaliknya bila tingkat pengangguran dibiarkan berada di atas tingkat pengangguran natural, maka kurva Phillips akan bergeser ke bawah. Selanjutnya Friedman dan Phelps seperti halnya dengan Phillips sendiri menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga; dan semakin tinggi inflasi akan semakin cepat pada kenaikan tingkat upah.
Ø Dampak inflasi
1. dampak positf
Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi
2. dampak negatif
1. Bertambahnya jumlah pengangguran dan memperlambat pembangunan
2. menurunkan pendapatan riel dari orang yang berpenghasilan tetap
3. kekacauan sosial dan politik
3. Kebijakan Pemerintah
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan juga mempertahankan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran.
Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak, sedangkan dengan kebijakan moneter pemerintah dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, atau dengan campuran dua kebijakan itu yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
- Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga.
- Kedua pasar tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi permintaan agregat.
- Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat.
- Pada gilirannya permintaan agregat dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
- Kondisi pasar barang dan jasa itu akan menentukan tingkat harga dan pengerjaan dari faktor-faktor produksi.
- Selanjutnya tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan.
- Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu terhadap permintaan agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.
A. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
- Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif. - Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. - Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
B. Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau Bank Central yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Di dalam kebijakan moneter hal yang biasa dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu adalah menahan inflasi, dan mendorong usaha pembangunan nasional. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Sentral dengan cara langsung atau tidak langsung.
- Kebijakan moneter langsung yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan.
- Kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh Bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
- Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar
- Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
- a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
- b. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
- c. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
- d. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari berbagai uraian diatas mengenai macam dan sebab, serta cara menanggulangi inflasi, kita telah menahami bahwa inflasi pada tingkat yang rendah akan berfungsi mendorong perkembangan perekonomian, sedangkan inflasi pada laju yang tinggi justru akan menghambat perkembangan perekonomian. Inflasi dapat disebabkan oleh tarikan permintaan yang biasanya timbul karena meningkatnya anggaran deficit pemerintah, dan dapat pula dikarenakan oleh meningkatnya biaya produksi karena desakan kenaikan upah tenaga kerja oleh para organisasi buruh.
Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat inflasi ditekan, tingkat pengangguran meningkat; sebaliknya bila tingkat pengangguran ditekan tingkat inflasi akan menjadi lebih cepat; padahal kedua keadaan itu sama-sama tidak menyenangkan bagi masyarakat.
Inflasi yang sudah berkembang cepat perlu ditanggulangi karena akan merusak struktur perekonomian, dan inflasi dapat ditanggulangi secara cepat, namun dibarengi dengan timbulnya angka pengangguran yang tinggi, dan alternative lain inflasi dapat ditanggulangi secara perlahan, tetapi penyembuhan inflasi menjadi tidak jelas walaupun dibarengi dengan tingkat pengangguran yang rendah. Tindakan yang diambil dapat dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, dengan himbauan, dan dapat pula dengan insentif perpajakan dan kebijakan penghematan, atau dengan campuran dari semua kebijakan itu.
DAFTAR PUSTAKA
Suparmoko, M. 1991. Pengantar Ekonomika Makro. BPFE. Yogyakarta
Sukirno,Sadono.1985. Pengantar Teori Makroekonomi.Bina Grafika. Jakarta
www.google.com
http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya
wikipedia.com
0 Response to "Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah"
Post a Comment